Bangkinang - Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar, Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar menyelenggarakan kegiatan Uji Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 24 November 2025 di Ruang Rapat Kantor Bupati Kampar, Bangkinang. Acara berlangsung penuh antusiasme, dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, perguruan tinggi, pemangku kepentingan lintas sektor, serta tokoh masyarakat.
Salah satu pemateri utama dalam kegiatan strategis ini adalah Ketua STIE Bangkinang, yang diundang secara khusus untuk memberikan paparan akademik mengenai analisis risiko bencana, arah kebijakan mitigasi, hingga strategi penguatan peran masyarakat dan lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah yang tangguh bencana. Keterlibatan Ketua STIE Bangkinang ini menjadi bentuk kontribusi nyata kampus dalam mendukung program pemerintah serta mengimplementasikan konsep “kampus berdampak”—yakni perguruan tinggi yang bukan hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga agen perubahan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan daerah.
Komitmen Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Penanggulangan Bencana
Pada kegiatan tersebut, BPBD Kampar menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan amanat Undang-Undang yang harus disusun setiap lima tahun. Dokumen ini menjadi pedoman utama pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana. Kabupaten Kampar sendiri dikenal memiliki berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, angin puting beliung, hingga bencana sosial.
Dengan demikian, penyusunan dokumen yang akurat, komprehensif, dan berbasis data ilmiah sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah, BPBD, dan OPD terkait juga menegaskan komitmen untuk memastikan dokumen RPB ini tidak hanya formalitas kebijakan, tetapi benar-benar digunakan sebagai acuan kerja lintas sektor dalam lima tahun ke depan.
Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
Ketua STIE Bangkinang dalam paparannya menggarisbawahi bahwa keberhasilan penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi multisektor. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam penelitian, analisis risiko, edukasi masyarakat, serta pengembangan model pembangunan daerah yang adaptif.
Dalam penyampaian materi, Ketua STIE Bangkinang memberikan berbagai analisis berdasarkan data historis kejadian bencana di Kampar, proyeksi risiko lima tahun mendatang, hingga estimasi dampak sosial–ekonomi yang mungkin timbul apabila mitigasi tidak dilakukan secara optimal. Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk memahami bencana tidak sekadar peristiwa alam atau non-alam, tetapi juga fenomena sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.
Selain itu, Ketua STIE Bangkinang menegaskan pentingnya resilience building atau pembangunan ketangguhan masyarakat. Kampus, melalui tridharma perguruan tinggi, dapat terlibat dalam berbagai program pengembangan seperti:
- Edukasi mitigasi bencana berbasis masyarakat
- Riset kebijakan dan model manajemen risiko
- Pendampingan UMKM terdampak bencana
- Program pengabdian kepada masyarakat di wilayah rawan bencana
- Kolaborasi penelitian bersama pemerintah daerah
- Penguatan literasi kebencanaan bagi generasi muda
Melalui kontribusi tersebut, STIE Bangkinang berkomitmen menjadi bagian dari solusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Kampar, khususnya dalam konteks kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman bencana.
Pentingnya Dokumen RPB 2025–2029 untuk Kampar
Dalam kegiatan uji publik ini, Ketua STIE Bangkinang mengkritisi sekaligus memperkuat beberapa poin penting dalam draft dokumen RPB yang disusun tim. Beberapa poin yang disampaikan antara lain:
- Pentingnya penggunaan data terbaru dan valid untuk memetakan risiko berdasarkan kecamatan sehingga intervensi kebijakan dapat lebih terarah.
- Integrasi antara mitigasi struktural dan non-struktural, mencakup pembangunan fisik, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan sistem peringatan dini.
- Penyelarasan dokumen RPB dengan RPJPD, RPJMD, dan dokumen tata ruang, agar strategi penanggulangan bencana selaras dengan arah pembangunan daerah.
- Pendekatan multidisiplin, di mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan.
- Penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk keterlibatan desa, lembaga adat, sekolah, dunia usaha, hingga komunitas lokal.
Beliau menegaskan bahwa keberadaan dokumen yang baik dapat mencegah kerugian lebih besar pada masa mendatang. Bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menggoyahkan perekonomian, pendidikan, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas sosial.
Antusiasme Peserta dan Diskusi Terbuka
Uji publik ini juga diwarnai diskusi yang konstruktif antara narasumber, perangkat daerah, pemerintah desa, hingga pihak swasta. Berbagai masukan muncul, seperti persoalan keterbatasan alat pendeteksi dini, perlunya peningkatan kapasitas petugas lapangan, serta kebutuhan edukasi mitigasi bencana berbasis sekolah dan masyarakat.
Peserta juga menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan langkah tepat, karena institusi pendidikan dapat memberikan perspektif akademik, metodologi ilmiah, dan analisis berbasis data yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat kebijakan daerah.
Ketua STIE Bangkinang memberikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah daerah yang melibatkan akademisi dalam proses perencanaan daerah. Menurut beliau, praktik seperti ini perlu diperkuat agar kebijakan publik tidak hanya lahir dari sudut pandang birokrasi, tetapi juga ditopang oleh riset dan pemikiran ilmiah.
Kampus Berdampak: Implementasi Nyata STIE Bangkinang
Keterlibatan Ketua STIE Bangkinang sebagai pemateri dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa STIE Bangkinang semakin memperluas kiprahnya dalam program kampus berdampak. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi ikut langsung dalam mencarikan solusi bagi persoalan masyarakat.
Program kampus berdampak yang digagas STIE Bangkinang meliputi:
- Pengabdian kepada masyarakat di desa-desa rawan bencana
- Pelatihan ekonomi bagi korban bencana
- Riset kebijakan daerah bersama pemerintah
- Kuliah umum kebencanaan untuk mahasiswa
- Keterlibatan dosen dalam penyusunan dokumen strategis pemerintah
Dengan berbagai program tersebut, STIE Bangkinang berharap dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Penutup
Kegiatan uji publik penyusunan RPB Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029 ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa depan. Kehadiran Ketua STIE Bangkinang sebagai pemateri menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun ketangguhan daerah.
Melalui kontribusi keilmuan, analisis akademik, dan komitmen nyata terhadap penguatan masyarakat, STIE Bangkinang membuktikan diri sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga hadir sebagai agen perubahan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kampar.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih intens antara STIE Bangkinang dan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan Kampar yang tangguh bencana, maju, dan berkelanjutan.
